ASDEKI.org – Penerapan jaminan produk halal tidak lagi dipandang sebagai masalah keagamaan tapi sudah menyangkut kualitas terhadap produk yang kita konsumsi sehari-hari memperhatikan aspek kesehatan konsumen.
“Berbicara tentang produk halal bukan masalah keagamaan, apalagi dikaitkan dengan muslim dan non muslim. Tapi menyangkut kesehatan dan kualitas terhadap produk. Apalagi bicara tentang logistik halal berkaitan mulai dari produsen sampai konsumen,” kata Khairul Mahalli Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) melalui keterangan tertulisnya, Kamis (19/12).
Menurut Mahalli yang menjadi pembicara dalam Malaysia Halal Logistics Conference 3.0 (MAHIC 3.0) mengatakan produk halal harus dibuat dari bahan baku yang tidak hanya halal menurut agama Islam, tetapi juga aman dan tidak membahayakan kesehatan.
Tidak hanya bahan baku, tapi logistik yang digunakan harus bebas dari kontaminasi bahan berbahaya seperti pestisida, bahan kimia beracun, atau zat-zat yang dapat membahayakan tubuh.
“Begitu juga dengan produk yang sangat berkaitan dengan bahan kemanusiaan, oleh karena itu kita mau produknya sudah halal tapi alat angkut juga harus dikategorikan halal dan tidak terkontaminasi dengan bahan kimia berbahaya,” katanya.
Jaminan logistik halal sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen Muslim, yang mengutamakan kepastian bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan syariat Islam.
Proses logistik yang tidak terjaga dengan baik dapat menyebabkan kontaminasi yang merusak status halal produk, sehingga membahayakan konsumen dari sudut pandang agama dan kesehatan.
Dengan adanya jaminan logistik halal, konsumen dapat merasa lebih aman bahwa produk yang mereka beli, baik itu makanan, obat-obatan, kosmetik, atau produk lainnya, benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan tidak terkontaminasi bahan yang haram.
Untuk itu katanya, Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) dan Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) menyambut baik Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan menempatkan permasalahan halal menjadi prioritas untuk terus menerus secara berkesinambungan dilaksanakan.
Dia yakin kebijakan tersebut bisa dijalankan dengan dukungan semua pihak.
